WEBINAR I " Rahasia Medis Terbongkar Dipublik, Dimanakah Hak Privasi Pasien COVID - 19?"


BIAYA : Free

Di jaman internet dan media sosial yang begitu cepat perputarannya apakah masalah privasi atau hak pasien untuk tidak diketahui publik masih bisa dilakukan? Tetapi faktanya data pribadi pasien Covid-19 yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo terbongkar dipublik, mulai dari nama lengkap, alamat tinggal, dan foto-foto pribadi.

Lalu dimanakah hak privasi pasien? Dan apa itu privasi pasien?

Cambridge Dictionary mengartikan privasi sebagai hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut privasi sebagai kebebasan atau keleluasan pribadi.

Hak privasi ini dilindungi oleh sejumlah undang-undang. Pengaturan Hak Privasi:


1. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebut, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."


2. Pasal 17 Huruf h dan i, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebut, “Badan  publik  wajib  membuka  akses  bagi  setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: Informasi  publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Riwayat,  kondisi, dan  perawatan,  pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;


3. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebut, “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”


4. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menyebutkan bahwa (1) tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; dan (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.


5. Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebut, "bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien."


6. Pasal 12 Kode Etik Kedokteran yang menyebut, "setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.”


Website Seminar diselenggarakan oleh Jimly School Surabaya bekerjasama dengan Universitas Hang Tuah, dan Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas Hang Tuah.


Hari/tanggal: Rabu, 22 April 2020

Pukul: 13.00 - 16.00 WIB

Web Seminar tersebut dilaksanakan melalui aplikasi zoom.us


Narasumber:

1. Dr. dr. Sutarno, Sp.THT-KL., Sp.KL., S.H.,M.H.

(Dosen Magister Hukum Universitas Hang Tuah)

2. dr. M. Nasser, Sp.KK., FINSDV., FAADV., D.Law.

(Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia & Dewan Pakar Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia)

3. dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H.

(Ketua Umum PB IDI)

4. Sundoyo, S.H., MH.Kes.

(Kepala Biro Hukum & Organisasi Kemenkes)


Moderator

dr. Dewa Nyoman Sutanaya, S.H., MH.Kes., MARS.


Contact person pendaftaran:

Jho : 0815 1503 0221

Lukman: 0822 5766 3985




Tanggal Kegiatan 22 Apr 2020 - 22 Apr 2020