Training Perancangan Hospital Bylaws


Sekilas Pandang

Perkembangan dan persaingan jasa layanan kesehatan semakin luas dan kompleks. Untuk menunjang kualitas layanan serta menagement organisasi yang baik, maka setiap korporasi jasa layanan kesehatan (rumah sakit) memiliki peraturan internal, baik berupa anggaran dasar maupun peraturan internal rumah sakit dan turunannya (Hospital Bylaws).

Pentingnya pedoman Rumah Sakit di tujukan untuk mengetahui kejelasan peran dan fungsi dari setiap Stakeholder agar dapat meningkatkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit. Hospital Bylaws sendiri bertujuan untuk melindungi semua pihak pengelola Rumah Sakit sesuai dengan tupoksi tanpa melanggar undang-undang yang mengatur jasa layanan kesehata.

Tidak sedikit akhir-akhir ini terjadi keluhan masyarakat bahwa Rumah Sakit tidak melayani masyarakat dengan baik. Banyaknya komplain dari pengguna  jasa layanan medis mengindikasikan bahwa masih ada menajemen pengelola Rumah Sakit  masih kurang memahami dalam membuat peraturan (Hospital Bylaws) ataupun melakukan controling dalampelaksanaannya.

Dengan demikian, urgensitas pentingnya membentuk Hospital Bylaws yang sempurna. hal tersebut dapat dilihat dari tiga inndikator tujuan yaitu pertama, untuk kepentingan peningkatan mutu dan pelayanan karena Rumah Sakit perlu membuat standar-standar yang berlaku, baik untuk tingkat Rumah Sakit maupun untuk masing-masing pelayanan, misalnya: pelayanan medis, pelayanan keperawatan, administrasi, manajemen, rekam medis, pelayan gawat darurat, dan sebagainya.

Standar-standar ini terdiri dari elemen struktur, proses, dan hasil. Adapun elemen struktur meliputi fasilitas fisik, organisasi, sumber daya manusianya, system keuangan, peralatan medis dan non-medis, AD/ART, kebijakan, SOP/Protap, dan program. Proses adalah semua pelaksanaan operasional dari staf/unit/bagian rumah sakit kepada pasien/keluarga/masyarakat pengguna jasa rumah sakit tersebut. Hasil (outcome) adalah perubahan status kesehatan pasien, perubahan pengetahuan/pemahaman serta perilaku yang mempengaruhi status kesehatannya di masa depan, dan kepuasan pasien.


Kepentingan yang kedua, dilihat dari segi hukum Hospital Bylaws menjadi tolak ukur mengenai ada tidaknya suatu kelalailan atau kesalahan di dalam suatu kasus hukum kedokteran. Di dalam hukum Rumah Sakit pembuktian yang lebih rinci harus terdapat dalam Hospital Bylaws.


Ketiga, harus dilihat dari segi manajemen resiko,  maka Hospital Bylaws dapat menjadi alat  untuk mencegah timbulnya atau mencegah terulangnya suatu risiko yang merugikan.

Hal ini dipertegas dengan isi Undang-Undang no 44/2009/pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau Hospital Bylaws yaitu peraturan organisasi rumah sakit atau Corporate Bylaws dan peraturan staf medis Rumah sakit atau Medical Staff Bylaws yang turut pula mengatur perihal kewenangan klinis atau clinical privilege.

Bentuk dari Hospital Bylaws sendiri merupakan peraturan Rumah Sakit, Standart Operating Procedure (SOP), surat keputusan, surat penugasan, pengumuman, pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal Rumah Sakit (HBL) antara Rumah Sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal itu tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada Rumah Sakit tersebut.

Agar menjadi acuan dalam pelaksanan kegiatan perbaikan mutu dan jaminan keselamatan pasien, maka upaya peningkatan mutu klinis tersebut harus di tuangkan dalam dokumen Hospital By laws atau Pola tata kelola Rumah sakit. Rumah sakit harus memahi prinsip prinsip, pengertian dan kegunaan tata kelola rumah sakit yang terdiri dari Hospital by laws dan medical staff by laws. Rumah sakit harus mampu menyusun draft tata kelola rumah sakit yang terdiri dari Hospital Bylaws dan Medical Staff Bylaws serta mengembangkan secara mandiri.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit makin berkembang terus dengan bertambahnya berbagai macam spesialisasi kedokteran. Hal ini bila tidak diatur dengan benar akan menyebabkan persinggungan tajam diantara pemilik , pihak manajemen,staf medis, tenaga kesehatan lain dan pasien yang dapat menurunkan citra pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Merujuk atas fungsi dan urgensitas tersebut, pemahaman terkait Hospital Bylaw perlu dipahami oleh seluruh stakeholder RS agar mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum di kemudian hari.

Namun faktanya masih banyak kalangan RS yang belum familiar dengan seluk-beluk perancangan Hospital Bylaw. Oleh karena itulah Jimly School of Law and Government (JSLG) mengambil inisiatif menyelenggarakan Workshop Hukum Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit ini sebagai ikhtiar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan bangsa Indonesia.


Registrasi: Klik Daftar atau hubungi 082257663985 (Lukman)

Tanggal Kegiatan 29 Apr 2019 - 30 Apr 2019